Demikian hal itu diungkapkan oleh dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unika Widya Mandala Surabaya Dr Anita Lie kepada Kompas.com, Rabu (25/11) di Jakarta. "Asumsinya, meski tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan UN sekalipun, hasilnya tidak akan mencerminkan kualitas mutu pendidikan nasional," ujar Anita.JAKARTA, KOMPAS.com. Indikator Ujian Nasional (UN) bukan merupakan indikator kualitas pendidikan nasional. Sebagus apapun hasil UN memang tidak mencerminkan kualitas mutu pendidikan nasional.
Anita menambahkan, mutu pendidikan yang dimaksud adalah mutu pendidikan untuk pemerintah, tetapi bukan untuk anak-anak didik. Anita mengaitkan hal ini dengan dimajukannya jadwal UN pada Maret 2010 mendatang.
"Depdiknas terlalu memaksakan, siswa tentu saja stres," ujarnya.
Sebabnya, kata dia, sehubungan dengan UN itu akan dilaksanakan, mulai dari sekolah, guru, pengajar di bimbingan belajar, bahkan sampai orang tua pun menjejali anak didiknya dengan soal-soal tes dan persiapan UN. Padahal sebaliknya, lanjut Anita, hal itu justeru membuang waktu dan perhatian yang seharusnya digunakan untuk proses belajar mengajar.
"Semua pihak (sekolah) terjebak dan berubah seperti halnya sebuah bimbingan belajar. Tak ada lagi suasana belajar yang kondusif bagi anak-anak itu," ujar Anita.
Anita mencontohkan dan sekaligus sangat menyayangkan, bahwa terkait persiapan UN, rata-rata sekolah menyetop kegiatan ekstrakulikuler bagi anak-anak didik yang akan menghadapi UN.
"Padahal justeru di situlah dinamika mereka menuntut ilmu di sekolah," ujarnya.
Pemborosan
Menurut Sekretaris Institute for Education Reform Universitas Paramadina Mohammad Abduhzen, kebijakan tetap melaksanakan UN tahun depan perlu disoroti oleh masyarakat, khususnya menyangkut soal pemborosan. Abduh mengatakan, pemborosan terjadi akibat dikeluarkannya kebijakan UN ulang bagi siswa yang tidak lulus.
"Dengan model yang seperti ini, UN sampai saat ini tidak memperlihatkan satu hal pun yang menyangkut soal peningkatan mutu anak didik," ujarnya.
Abduh menegaskan, kalau tidak dikritisi oleh masyarakat, kondisi yang terjadi akan terus begini. "UN itu tentu bisa diadakan, tetapi kalau sudah dilakukan perubahan pada kerangka pendidikan nasional yang bermutu secara menyeluruh, namun kenyataannya secara makro hal itu tidak ada sama sekali, tidak ada kompromi," tambahnya.
"Apalagi dengan rencana Depdiknas yang akan menjadikan hasil UN sebagai tiket masuk ke perguruan tinggi negeri, tujuan UN itu sendiri makin membingungkan," ujarnya.
Sumber: Kompas Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar